Ciyus ? Kontroversi Penemu Sistem Pers

Sebelum itu kita harus tau bahwa sistem pers di dunia dibagi menjadi 5 bagian yaitu :

• Sistem Pers Liberal
• Sistem Pers Otoriter
• Sistem Pers Soviet Komunis
• Tanggung Jawab
• Dan Pancasila / Demokrasi

Setiap sistem pers mempunyai peranan yang sama, tetapi di setiap jalannya sebuah sistem pers banyak 

Sebenarnya siapa ya penemu sistem pers pertama di dunia ?

Faktanya ada beberapa orang yang dipercayakan adalah pencetus istilah sistem pers yaitu Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm telah membuat kategori teori-teori pers dalam bukunyaThe Four Theories of The Press , yang dapat diimplementasikan sebagai sistem pers pula. Dalam bukunya Fred S. Siebert dan kawan-kawan membahas mengenai empat teori pers yaitu Teori Otoritarian, Teori Libertarian, Teori Tanggung Jawab Sosial, dan Teori Sovyet Komunis, 

orang orang itulah yang pertama kali mencetuskan istilah dan berbagai macam sistem pers yang lalu dibahas kembali oleh sejumlah ilmuan di dunia contohnya adalah Karl Marx, ia mengatakan Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat, sehingga yang berhak menggunakan media pers hanya orang-orang yang setia pada penguasa dan anggota yang ortodok.
dan intinya dari dahulu hingga sekarang Sistem Pers bertujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat di suatu negara dan sangat berpengaruh dalam pemerintahan suatu negara tersebut ...

By : Rizki Arima, Yoga Hadi.P, Leonaldi A.P,

Read More

Teori Tanggung Jawab Sosial

Masa berkembangnya Di AS pada abad ke-20

Pelopor Commission on Freedom of Fress

Tujuan Utama Memberi informasi, menghibur, menjual

(komersil) namun terutama untuk

membangkitkan konflik yang

membentuk diskusi

Siapa yang berhak menggunakan media ? Setiap orang yang memiliki sesuatu

yang ingin dikatakan

Teori Tanggung Jawab Sosial

(Social Responsibility Theory)

Pers sebagai suatu sistem sosial selalu tergantung dan berkaitan erat dengan

masyarakat dimana ia beroperasi. Pers itu sendiri lahir untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan informasi sehingga ia berkedudukan sebagai lembaga masyarakat

(institusi sosial).

Sementara itu segala aktivitas pers tergantung pada falsafah yang dianut oleh

masyarakat dimana pers itu berada. Lyod Sommerlad menyatakan, sebagai institusi

sosial, pers mempunyai fungsi dan sifat yang berbeda tergantung pada sistem

politik, ekonomi dan struktur sosial dari negara dimana pers itu berada. Hal senada

disampaikan John C. Merril, "A nation's press or media closely tied to the political

system." (John C. Merril, "A Conceptual Overview of World Journalism" dalam

International Intercultural Communication, Heinz Dietrich Fischer & John C. Merril,

Hasting House Publisher, New York)

Bagi Siebert, Peterson dan Schramm, buku Four Theories of the Press

mencoba memahami mengapa negara-negara yang berbeda memiliki pola hubungan

yang berbeda pacta medianya. Pers selalu mengambil bentuk dari struktur sosial dan

politik dimana pers itu beroperasi atau dengan kata lain, mempelajari suatu

masyarakat dan sistem politiknya kita akan belajar memahami mengapa persnya

menjadi sedemikian rupa.

©2003 Digitized by USU digital library 17

Jika ditelaah lebih jauh, tambah mereka dalam bagian pengantar buku

tersebut, dunia barat sesungguhnya hanya mengenal dua dari teori pers, model

autoritarian dan libertarian. Soviet Communist model, menurut mereka, merupakan

variasi dari autoritarian sementara social responsibility model adalah perkembangan/

peningkatan dari libertarian.

Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa, kebebasan dan kewajiban

berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam

pemerintahan yang demokratis berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada

masyarakat dalam melaksanakan fungsinya.

Pada hakikatnya fungsi pers dalam teori tanggung jawab sosial ini tidak

berbeda jauh dengan yang terdapat pada teori libertarian namun pada teori yang

disebut pertama terefleksi semacam ketidakpuasan terhadap interpretasi fungsifungsi

tersebut beserta pelaksanaannya oleh pemilik dan pelaku pers dalam model

libertarian yang ada selama ini.

penganut libertarian mempercayai bahwa orang dapat mengetahui kebenaran

saat mereka boleh memilih dan pers sebagai penyedia ide-ide/pasar ide. Mereka

percaya bahwa media itu beragam dan independen dan orang-orang memiliki akses

ke media.

Namun kenyataan yang terjadi adalah pers itu menjadi berorientasi profit,

dimana lebih mengutamakan penjualan dan iklan di atas kebutuhan untuk menjaga

publik mendapat informasi lengkap dan akurat sehingga membahayakan moral

publik, melanggar hak-hak pribadi dan dikontrol oleh satu kelas sosioekonomi, yaitu

kelas bisnis yang membahayakan pasar ide yang bebas dan terbuka.

Teori tanggung jawab sosial berasal dari Commission on Freedom of the Press

(Hutchins, 1947) sebagai reaksi atas interpretasi dan pelaksanaan model

libertarian yang ada. Komisi tersebut merumuskan beberapa persyaratan pers

sebagai berikut:

1. Memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari dengan benar, lengkap dan

berpekerti dalam konteks yang mengandung makna.

2. Memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik.

3. Memproyeksikan gambaran yang mewakili semua lapisan masyarakat

4. Bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilainilai

masyarakat

5. Mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa sehari-hari

Secara umum suatu berita haruslah mendukung konsep non-bias, informatif

dan institusi pers independen yang akan menghindari penyebab ancaman terhadap

kaum minoritas atau yang mendorong tindak kejahatan, kekerasan dan kekacauan

sipil. Tanggung jawab sosial seyogyanya dicapai melalui self control/kontrol diri (dari

pers itu), bukan dari pemerintah.

Tanggung jawab sosial jika dikaitkan dengan jurnalis melibatkan pandangan

yang dimiliki oleh pemilik media yang serta merta akan dibawa dalam media

tersebut haruslah memprioritaskan tiga hal yaitu keakuratan, kebebasan dan etika.

Tak pelak lagi profesionalisme menjadi tuntutan utama disini. Jadi pelaku pers tidak

hanya bertanggung jawab terhadap majikan dan pasar namun juga kepada

masyarakat.

©2003 Digitized by USU digital library 18

Dalam konsep tanggung jawab sosial media dituntut sebagai berikut:

- Menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat, dimana

kewajiban itu dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional

tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan.

- Media juag harusnya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan

lembaga yang ada

Bagaimana media dikontrol ? Opini publik, aksi konsumen, etika

profesi

Kepemilikan Swasta, kecuali jika pemerintah

mengambil alih untuk memastikan

pelayanan publik

Perbedaan mendasar dari teori-teori lain Media harus mengambil kewajiban dari

tanggung jawab sosial, dan jika mereka

lalai, harus ada yang memastikan

mereka melaksanakannya

Jika teori libertarian dilahirkan dari konsep kemerdekaan negatif, yang

didefinisikan sebagai kemerdekaan dari/kebebasan dari pengekangan eksternal

sedangkan teori tanggung jawab sosial berpijak pada konsep kebebasan positif, yaitu

kebebasan untuk menghendaki menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

Kesimpulan :

Sistem pers tanggungjawab sosial dan libertarian sama-sama mempunya tugas utama, yaitu membantu untuk menemukan kebenaran dan mengawasi jalannya pemerintahan. Setiap anggota masyarakat dalam kedua sistem ini sama-sama diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya, karena kedua sistem ini sangat menjamin kebebasan pers (freedom of the press) yaitu kebebasan untuk mengetahui masalah-masalah atau fakta sosial. Kedua sistem ini sangat menjamin kebebasan anggota masayarakatnya dalam mencari, mendapatkan, dan menyampaikan pendapat terhadap suatu hal melalui media massa. Kedua sistem pers ini juga sama-sama meberikan informasi dan hiburan kepada masyarakatnya. Perbedaannya adalah terletak dari bentuk kebebasan itu sendiri. Pada sistem libertarian, pers benar-benar mempunyai kebebasan penuh tanpa harus memperhatikan nilai-nilai ataupun norma yang berlaku, dengan kata lain pers bebas memberitakan apa saja. Media massa boleh dimiliki oleh siapa saja, asal mempunyai kemampuan ekonomi untuk menggunakannya. Selagi seseorang mampu untuk mendirikan media massa maka orang tersebut boleh-boleh saja menjalankannya. Kelemahannya adalah media massa cenderung bukan menjadi sarana penyampaian informasi ataupun pendapat, melainkan menjadi sebuah komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi pemilik modal saja, dan biasanya mereka melakukan pemberitaan, hanya membela kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu sistem pers tanggungjawab sosial mengedepankan kebebasan yang bertanggungjawab. Sistem ini bergerak atas dasar moral dan etika dalam setiap kegiatannya. Sistem pers ini menggunakan standar kepatutan dan kelayakan dalam setiap pemberitaannya. Mereka akan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap pernyataan yang mereka buat. Mereka sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya, mana yang dianggap patut dan mana yang dianggap tidak patut

nama : Agif, fauziah, fina, tias, wilda, pramudita

Read More

Sistem Pers Liberal

Sistem pers liberal
Sistem ini sangat bertolak belakang dengan sistem yang pertama. Jika sistem pers otoriter dikuasai oleh negara, maka pada sistem pers liberal lebih dikuasai oleh golongan pengusaha bermodal besar.
Lahirnya prinsip liberal yang mendasari berbagai lembaga sosial politik terutama pers disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya. Pertama, penemuan geografis menghasilkan perluasan pikiran manusia terutama penemuan-penemuan ilmiah, seperti Newton, Copernicus, dan Kepler yang memperlihatkan adanya nilai-nilai baru. Kedua, kehadiran kelas menengah dalam masyarakat terutama di Eropa dimana kepentingan kelas komersial sedang berkembang dan menuntut agar pertikaian agama dihentikan. Sementara itu hak khusus para bangsawan dibatasi.
Selain itu, terbentuknya sistem pers liberal ini didasari oleh asumsi-asumsi dasar filosofis sebagai berikut.
a. Hakikat manusia
Manusia seperti hewan rasional dan memiliki tujuan sendiri. Walaupun manusia sering melatih kemampuannya untuk berpikir yang diberikan Tuhan kepadanya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi, pada akhirnya mereka mampu menghimpun keputusan secara terpisah. Berbeda dengan hewan, maka manusia dapat menggunakan kemampuannya untuk berpikir, mengingat, dan pengalamannya untuk membuat keputusan.
b. Hakikat masyarakat
Tujuan masyarakat ialah kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan sebagai organisme yang dapat berpikir ia sanggup mengorganisasi dunia sekelilingnya dan membuat keputusan yang dapat mendukung kepentingannya. Fungsi utama masyarakat ialah untuk memajukan kepentingan anggotanya serta menciptakan perlindungan agar masyarakat tidak mengambil alih peran utama dan menjadi tujuan itu sendiri.
c. Hakikat negara
Negara merupakan alat yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan. Negara menyediakan lingkungan bagi masyarakat dan perorangan sehingga mereka dapat menggunakan kemampuannya sendiri untuk mencapai tujuan. Jika negara gagal dalam mencapai tujuan tersebu, maka dianggap penghalang dan boleh diubah. Karena tercapainya tujuan perorangan merupakan tujuan terakhir, yaitu tujuan manusia, masyarakat, dan negara.
d. Hakikat pengetahuan dan kebenaran
Kemampuan berpikir manusia adalah pemberian Tuhan yang sama halnya dengan pemberian kejahatan dan kebaikan. Dengan kemampuan tersebut manusia dapat memecahkan permasalahan sehingga makna pemberian Tuhan memudar dan kemampuan manusia memecahkan persoalan lebih menonjol. Tindakan manusia yang menggunakan panca indera untuk memecahkan permasalah menjadi nyata. Kebenaran adalah suatu yang dapat ditemukan dan diperlihatkan kepada manusia lain untuk diperdebatkan dan melalui musyawarah akan dapat mengakhiri perdebatan dan hasilnya dapat diterima oleh akal.
Pada tahap akhir perang dunia kedua, golongan liberal menyatakan bahwa prinsip demokrasi tentang kebebasan berbicara dan pers akan tersebar luas sehingga dibentuklah sebuah organisasi internasional. Mereka yakin bahwa melalui badan organisasi internasional, maka prinsip-prinsip otoriter dan komunisme dapat dicegah. Salah satu pendorong terbentuknya organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ialah diakuinya hak-hak asasi manusia oleh seluruh dunia sesuai dengan prinsip liberal.


ciri - ciri sistem pers liberal :
- siapa pun dapat melakukan kegiatan pers,
- dalam sistem ini, memutar balikan manusia dan negara yang di anggap oleh sistem otoriter,
- sistem ini di anut oleh negara Inggris sesudah tahun 1688 dan Amerika Serikat,
- kelebihan sistem pers liberal adalah membebaskan pemikiran dan pendapat semua orang.
- kekurangannya ketidakberpihakan hukum yang netral menjadi terpinggirkan masyarakat tanpa akses keadilan . contohnya : masyarakat miskin tidak memiliki keadilan di bandingkan dengan masyarakat yang kaya,
- sistem hukum liberal, dalam publikasi tidak memiliki sensor,
- media masa sebagai pasar ide dan pendapat,
- pers sebagai mitra mencari kebenaran,
kebenaran milik masa berdasarkan pilihannya atas beberapa alternative.



*berbagai sumber

kelompok 1

Read More

Sistem Pers Soviet Komunis

Sistem Pers Soviet Komunis

System pers komunis berkembang karena munculnya Negara unisoviet yang menganut paham komunis pada awal abad ke20. System ini dipengaruhi oleh pemikiran karl marx tentang perubahan sosial yang di awali oleh dialektika hegel. Pers dalam system ini merupakan alat pemerintah atau partai dan menjadi bagian integral dari Negara. pers menjadi alat atau organ partai yang paling berkuasa sebagai alat propaganda Negara.
Filsafat yang mendasari system ini dalah absolutism, dimana Negara memegang penuh kendali terhadap masyarakat. Masyarakat tidak akan mempunyai kebebasan. Segala sesuatu digunakan untuk kepentingan Negara dan hak individu tidak diakui dalam system ini.
Tujuan utama dari system pers ini ialah memberi sumbangan bagi kesuksesan dan kelanjutan system sosialis sovyet terutama bagi kediktaktoran partai. Penggunaan media hanya diperbolehkan di akses oleh anggota-anggota partai yang loyal. Hal-hal yang dilarang adalah kritik terhadap tujuan partai yang dibedakan dari taktik-taktik partai. Dalam system ini media massa ialah milik Negara dan media sangat dikontrol dengan ketat semata-mata di anggap sebagai tangan-tangan Negara.

Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat.
Kekuasaan itu mencapai puncaknya
(a) jika digabungkan dengan semberdaya alam dan kemudahan produksi dan distribusi ,

dan (b) jika ia diorganisir dan diarahkan.

Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi ini. partai tidak hanya menylipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa; dalam pengertian yang sesungguhnya, Partai menciptakan massa dengan mengorganisirnya dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan yang termobilisir.
Partai mengganggap dirinya sebagai suatu staf umum bagi masa pekerja. Menjadi doktrin dasar, mata dan telinga bagi massa.
Negara Soviet bergerak dengan program-program paksaan dan bujukan yang simultan dan terkoordinir. Pembujukan adalah tanggungjawabnya para agitator, propagandis dan media.
Komunikasi massa digunakan secara instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan partai.
Komunikasi massa secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen lainnya dari kekuasaan negara dan pengaruh partai.
Komunikasi massa digunakan untuk instrumen persatuan di dalam negara dan di dalam partai.
Komunikasi massa hampir secara ekslusif digunakan sebagai instrumen propaganda dan agitasi.
Komunikasi massa ini punya ciri adanya tanggungjawab yang dipaksakan


Fungsi pers komunis itu sendiri adalah memberi bimbingan secara cermat kepada masyarakat agar terbebas dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat menjauhkan masyarakat dari cita-cita partai.
Antara teori totalitarian dengan teori otoritarian sama-sama menggunakan kata kebebasan untuk masyarakat. Namun kebebasan masyarakat bagi otoritarian adalah kepentingan bisnis, sedangkan bagi totalitarian berarti kepentingan partai.
Dalam hal ini, pers Soviet harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan mendukung partai sebagai sikap dan perbuatan moral yang berorientasi pada kepentingan rakyat (manifestasi kehendak rakyat). Teori ini berpegang pada asas kebenaran berdasarkan teori Marxis. Pers Soviet bekerja sepenuhnya sebagai alat penguasa, yang dalam hal ini adalah partai komunis. Dimana “Partai Komunis” tersebut dalam pengertian Marxis adalah rakyat. Berdasarkan pemahaman itu pers harus mengikuti kebenaran rakyat, yaitu partai yang substansinya adalah pemerintah.

POIN UTAMA : Tujuan utama dari sistem pers ini adalah memberi sumbangan bagi keberhasilan dan kelanjutan sistem sosialis Sovyet dan terutama bagi kediktatoran partai. Penggunaan media hanya boleh diakses oleh anggota-anggota partai yang loyal. Teori soviet komunis hampir sama dengan teori pers otoritarian, kalau otoritarian media massa dilarang mengkritik jalannya system pemerintahan lain halnya dengan soviet komunis media massa dilarang mengkritik terhadap tujuan partai yang dibedakan dari taktik-taktik partai partai yang ada pada system ini adalah partai komunis dan Penggunaan media hanya boleh diakses oleh anggota-anggota partai yang loyal. Pada sistem pers ini, media massa adalah milik negara dan media sangat dikontrol dengan ketat semata-mata dianggap sebagai tangan-tangan negara.
Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat. Antara teori totalitarian (soviet komunis) dengan teori otoritarian sama-sama menggunakan kata kebebasan untuk masyarakat. Namun kebebasan masyarakat bagi otoritarian adalah kepentingan bisnis, sedangkan bagi totalitarian berarti kepentingan partai. Dalam hal ini, pers Soviet harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan mendukung partai sebagai sikap dan perbuatan moral yang berorientasi pada kepentingan rakyat (manifestasi kehendak rakyat). Teori ini berpegang pada asas kebenaran berdasarkan teori Marxis. Pers Soviet bekerja sepenuhnya sebagai alat penguasa, yang dalam hal ini adalah partai komunis. Dimana “Partai Komunis” tersebut dalam pengertian Marxis adalah rakyat. Berdasarkan pemahaman itu pers harus mengikuti kebenaran rakyat, yaitu partai yang substansinya adalah pemerintah.
Sistem pers soviet menganut beberapa prinsip sebagai berikut:
a) Media Massa harus melayani kepentingan dan berada dalam kontrol kelas pekerja.
b) Kalangan swasta tidak dibenarkan memiliki media.
c) Media harus selalu melakukan tugas fungsi positif bagi masyarakat dengan cara
melakukan upaya sosialisasi norma-norma yang diinginkan, pendidikan, penerangan,
motivasi dan mobilisasi.
d) Dalam menjalankan seluruh tugasnya kepada masyarakat, media harus tanggap
terhadap kebutuhan dan keinginan khalayaknya.
e) Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya dalam upaya
mencegah atau memberikan hukuman setelah terjadinya peristiwa publikasi yang
bersifat anti-sosial.
f) Media harus memberikan pemikiran dan pandangan yang lengkap dan objektif
mengenai masyarakat dan norma yang sesuai dengan ajaran Marxisme-Leninisme.
g) Wartawan adalah kalangan profesional yang bertanggung jawab yang memiliki
tujuan dan cita-cita yang selaras dengan kepentingan utama masyarakat.
h) Media harus mendukung gerakan-gerakan progresif di dalam dan di luar negeri
Di tahun-tahun akhir 1980 an pers Rusia memperoleh tingkat kebebasan yang
tak pernah dicapai sebelurnnya selama hampir tiga abad; beberapa analis bahkan
menyebut tahun-tahun perestroika sebagai ³zaman keemasan´ (Tolz, 1992). Akan
tetapi, sejak 1990, keadaan dari media cetak memburuk disebabkan oleh tekanan
ekonomi dan ketergantungannya yang bertambah parah kepada subsidi pemerintah.
Sampai saat ini hanya beberapa penerbitan yang telah mencapai kemerdekaan
finansial dari pemerintah atau kelompok politik tertentu yang melihat mereka (dalam
tradisi lama negara itu) sebagai corong ke masyarakat dan sebagai alat untuk
penguasaan politik. Tugas untuk menyusun dan memperkuat masyarakat demokratis,
merupakan persyaratan bagi kebebasan mereka yang sebenarnya dan abadimemerlukan tanggung jawab dan mempunyai efek dibandingkan penggulingan mesin
komunis.
Orang-orang soviet mengatakan bahwa pers nya bebas untuk menyatakan
kebenaran, sedangkan pers dengan apa yang dinamakan sistem liberal dikontrol oleh
kepentingan bisnis.




Perbedaannya dengan teori-teori pers lainnya adalah:
a. Dihilangkannya motif profit (yakni prinsip untuk menutup biaya) pada media.
b. Menomorduakan topikalitas.
c. Jika dalam teori pers penguasa orientasinya semata-mata pada upaya
mempertahankan ³status-quo´, dalam teori pers komunis Soviet orientasinya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat (untuk mencapai terhadap kehidupan

Kasus

Tamatnya pemerintahan komunis di USSR yang diikuti dengan pecahnya Uni Soviet telah mendatangkan kehancuran dan penyusunan kembali hampir semua elemen dasar yang ada di negara tersebut. Sebagian dari proses itu disumbangkan oleh mass media, yang membawa kejatuhan dari sistem pers dan penyiaran yang lama. Glasnot, yang aslinya merupakan kebijakan resmi Partai Komunis, menurut konsepnya, seharusnya diarahkan untuk membuka diskusi kritis mengenai masa lalu negeri tersebut dan mengenai cara-cara untuk memperbaiki sosialisme di USSR, telah mematahkan belenggu sensor dan berkembang melewati semua batasan-batasan yang ada dan mengarah kepada kemerdekaan berbicara dan kemerdekaan pers. Prestroika, bertujuan untuk menyusun kembali ekonomi dan masyarakat Soviet yang berlangsung antara 1985 dan 1991, telah menciptakan lingkungan-lingkungan material yang baru menciptakan fondasi untuk perkembangan pers dan penyiaran. Tahun 1992 sampai 1994 merupakan masa yang paling tak stabil bagi Rusia, yang akan membuat setiap penelitian terancam menjadi basi saat dipublikasikan.
Sampai akhir-akhir ini, media masa Soviet tidak mempunyai dasar hukum. Aktivitas mereka di atur oleh keputusan yang dibuat oleh badan-badan dan fungsinalis Partai Komunis. Surat keputusan tersebut mengenalkan “cara-cara sementara dan luar biasa untuk menghentikan aliran kotoran dan fitnah” dan tak pernah dicabut selama tujuh dasa warga pemerintahan Soviet. “Kebebasan penuh dalam batasan tanggung jawab di depan pengadilan” yang dijanjikan dalam teksnya, yang akan direalisir oleh “perundangan yang luas dan progresif” muncul melalui Undang-undang Pers dan Media lain di USSR (1 Agustus 1990) dan Undang-undang Federasi Rusia mengenai Media Masa (8 Februari, 1992).
Kebebasan informasi masa dalam hukum Rusia bersifat tak terbatas (kecuali dengan legilasi) untuk mencari, mendapatkan dan membuat serta menyebarkan informasi; kebebasan untuk mendirikan outlet media masa dan memilikinya, menggunakannya serta mengaturnya; dan kebebasan untuk mempersiapkan, memperoleh dan mengoperasikan peralatan dan perlengkapan teknis, bahan-bahan mentah serta materi yang diperuntukkan bagi produksi dan distribusi produk-produk media masa.
Hukum Rusia menekankan ketidak layakan penyensoran, yang aslinya dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-undang USSR mengenai Pers dan Media Masa yang Lain (Undang-undang Pers USSR). Untuk memonitor pelaksanaan statuta pers, diciptakan suatu badan khusus, Inspektorat Negara untuk Melindungi Kebebasan Pers dan Informasi Masa pada bulan September 1991 dengan mandat untuk mengusut pemerintah, pendiri, redaksi penerbitan dan stasiun radio serta TV apabila melakukan pelanggaran hukum. Badan ini dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menutup organisasi media. Undang-undang Dasar Rusia yang dipakai dalam referendum nasional tanggal 12 Desember 1993 merupakan hukum paling mutakhir dan mungkin paling penting yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Pelarangan penyensoran disebutkan dalam undang-undang tersebut (Pasal 29) bahwa “setiap orang berhak untuk dengan bebas mencari, mendapatkan, memancarkan, membuat dan menyebarkan informasi dengan cara apapun yang tidak bertentangan dengan hukum”.Runtuhnya Pers Pusat Sampai sekitar 1990, koran-koran di USSR mempunyai struktur piramida yang stabil.
Di puncaknya bertengger “pers pusat”: berlokasi di Moskow, koran atau majalah yang mempunyai distribusi nasional yang menampilkan kebijakan resmi Partai Komunis, pemerintah, dan berbagai badan pusat, baik milik negara atau milik masyarakat. Meskipun jumlah perusahaan pers pusat ini hanya 3% dari jumlah perusahaan koran, akan tetapi sirkulasinya sebesar 73% dati keseluruhan sirkulasi media masa di Uni Sovyet. Meskipun tidak ada hubungan antara publikasi-publikasi lokal dengan publikasi-publikasi pusat, akan tetapi jalur komando antara badan-badan yang mengaturnya seakan-akan menggambarkan hubungan seperti antara tuan dan budaknya. Meskipun puncak piramida mempunyai jumlah koran dan majalah yang sedikit, penerbitan nasional ini merupakan penerbitan yang paling populer di pedalaman.
Koran-koran ini isinya hampir sama, seringkali pula dengan opini dan editorial yang sama yang bukan cuma menjelaskan pandangan partai mengenai isu-isu politik tertentu akan tetapi juga bertindak, dalam tradisi Leninis yang terbaik, sebagai “kolektif propagandis, kolektif agitator dan kolektif organisatoris”. Majalah mempunyai kebebasan sebagai “press kelas dua”, karenanya mereka dapat membuat variasi gaya dan rasio propaganda mereka dalam bentuk cerita-cerita, hiburan. Dari tahun 1986 sampai 1988 Mikhael Gorbachev menanamkan orang-orang yang secara politis setia kepadanya sebagai editor-editor disurat kabar besar, sehingga peran pers pusat menjadi penting untuk meningkatkan reformasinya. Sebagaimana yang bisa dibaca di mana-mana penerbitan nasional dapat dipakai untuk berhubungan dengan masyarakat tanpa harus melewati hambatan oposisi. Kolom surat-surat pada redaksi mereka menjadi jalan yang siap untuk menampung partisipasi mereka dalam perestroika. Prestise dan kebebasan yang diberikan oleh Kremlin pada para jurnalis membuat mereka ini menjadi sekutu alami. Tiba-tiba datang kejadian yang tidak diharapkan oleh para birokrat. Undang-undang mengenai Pers dan Media Masa lain dari USSR mengharuskan semua penerbitan di daftarkan secara resmi dengan badan-badan negara.
Pada dasarnya, prosedur ini memberi kesempatan bagi star redaksi untuk mencari dan mendaftarkan “pendiri” yang mungkin berbeda dari majikan lama mereka, atau bahkan mungkin mendaftarkan koran-koran itu atas nama mereka sendiri. Tindakan ini menciptakan ancaman nyata pertama kali atas piramida tersebut dengan cara memisahkan outlet- outlet yang baru bebas dari garis komando yang lama. Pada saat yang bersamaan,para redaktur yang berani dan orang-orang kaya baru mulai mengisi kekosongan kekosongan ini. Letupan kedua terjadi pada tahun 1991 dengan adanya larangan terhadap Partai Komunis dan nasionalisasi yang dilakukan terhadap hak milik mereka.
Hal ini melahirkan pendaftaran kembali ribuan penerbitan. Beberapadiantaranya milik partai komunis terutama tingkat propinsi didatarkan dengan nama berbeda (kata-kata seperti “kommunist” , “pravda” dan “sovetsky” sudah menjadi usang); disamping itu beberapa yang lainnya memakai susunan redaksi yang berbeda, dan yang pasti mereka semua membebaskan diri dari penguasa mereka karena partai yang menguasainya tidak lagi berkuasa. Dengan di cabutnya tonggak pemersatu ini, keseluruhan sistem pers pusat lokal menjadi ambruk karena mekanisme partai yang mendukungnya lenyap. Dalam beberapa hal negara mencoba untuk meniru sistem lama dengan menciptakan struktur yang serupa dengan struktur pemerintah dan pers di Moskow dan di republik-republik tetapi dengan atmosfir otonomi yang lebih besar dari pemerintahan lokal dan pengurangan jepitan politik (dan, sampai batas tertentu, keinginan politis) untuk menjalankan tekanan tersebut tetapi hal itu tidak membawa hasil. Tahun 1989 dan 1990 merupakan puncak popularitas bagi media masa pada tahun-tahun setelah Perestroika dimulai. Saat itu merupakan saat masyarakat mempunyai harapan-harapan politik tertinggi: saat Kongres Pembantu-pembantu Rakyat diamati langsung di televisi dan didengarkan di radio dengan perhatian yang begitu tinggi sehingga penurunan tajam angka-angka produksi industri dicatat selama hari-hari tersebut. Dapat dikatakan itulah masa “keracunan” dengan Glasnost. Tiga tahun berikutnya terlihat pertumbuhan ketidak percayaan media terhadap kemunduran apatisme politik umum dan krisis ekonomi yang serius.
Faktor terakhir ini menyebabkan keluarga tradisional untuk mengurangi langganan penerbitan mereka dari lima atau enam menjadi hanya satu penerbitan saja. Media tidak lagi dipandang oleh masyarakat sebagai sumber bantuan dan harapan atau sarana untuk mengutarakan pendapat mereka. Pada tahun 1988 mulai ada kecenderungan untuk lebih menyukai pers lokal dibandingkan dengan pers pusat. Pertama kali, hal itu terlihat jelas di republik-republik Persatuan yang pemikiran rakyatnya di dominasi oleh faham “nasionalisme”. Dengan bertambahnya kebebasan yang diperoleh dari Moskow, maka terciptalah kebutuhan untuk kisah-kisah nasionalisme yang memberikan jalan bagi ketertarikan pada berita-berita lokal. Riset menyatakan bahwa perhatian terhadap masalah-masalah dunia atau politik nasional telah menurun dengan tajam pada dua tahun terakhir ini. Kebanyakan orang Rusia pertama dan terutama ingin membaca hal-hal yang berkenaan dengan biaya hidup dan kriminalitas dengan kata lain, persis dengan apa yang disajikan oleh pers lokal. Salah satu dari topik-topik yang kurang populer adalah masalah-masalah kesukuan, kehidupan di republik-republik lain bekas USSR dan politik luar negeri yang kesemuanya sangat menonjol di penerbitan nasional.
Siapa Yang Memiliki Pers? Sebagaimana yang diutarakan di atas, pers di USSR dimiliki oleh Soviets, aparat negara, dan organisasi umum (semuanya dikendalikan oleh Partai Komunis), atau langsung oleh partai, atau oleh kombinasi dari ketiganya. Dengan tumbangnya penguasa komunis, Soviet dan lembaga-lembaga negara menjadi pemilik utama, terutama pada tingkatan lokal. Pada tahun 1993 ada sebanyak 200 koran partai,12 diantaranya diterbitkan di Moskow dan 18 di St. Petersburg. Kebanyakan partai-partai tersebut berhasil. menerbitkan hanya beberapa edisi dari koran atau buletin mereka sebelum kemudian rontok.Evaluasi kasar dari struktur kepernilikan pers Rusia menunjukkan bahwa 29% koran nasional dimiliki pemerintah federal, 30% menjadi milik organisasi publik danpartai, dan 41 % milik swasta; 21 % koran regional yang dimiliki pemerintah federal sementara 22% dimiliki swasta; sedangkan pers tingkat kota, 85% dimiliki oleh pemerintah kota sedang sisanya dimiliki oleh swasta atau umum. Dari semua koran yang tercatat di Rusia pada tahun 1993, 57,1% merupakan milik pribadi, 23,1% milik negara (5.8% milik pemerintah kota), dan 19,8% milik organisasi umum dan partai politik (Bekker & Gurevich, 1993). Masalah subsidi menampilkan aspek yang paling pelik dan rawan dalam hubungan antara negara dan media masa di Rusia. Di satu sisi, ketergantungan finansial dari pers terhadap negara memberikan dasar yang penting untuk mempertanyakan independensi media, obyektifitas dan keseimbangan pelaporan. Disisi lain, beberapa pihak mengatakan bahwa pers dan penyiaran, apabila diperhatikan, bukan hanya berupa alat politis atau usaha komersial saja akan tetapi juga merupakan lembaga yang memberikan keuntungan kultural dan pendidikan bagi masyarakat yang harus menikmati perlindungan dari negara. Idealnya prioritas bantuan diberikan pada surat kabar-surat kabar yang ditujukan untuk anak-anak dan pemuda, orang cacat, kelompok minoritas dan majalah-majalah sastra dan kebudayaan. Bersamaan dengan itu, berdasarkan keputusan-keputusan terpisah dari pemerintah, donasi yang besar diberikan kepada koran-koran dengan sirkulasi besar yang bekerja untuk apa yang dinamakan “ruang informasi bersama” di bekas Uni Sovyet, seperti Trud dan Komsomolskaya pravda. Angka yang pasti dari subsidi tersebut tidaklah tetap. Salah satu alasannya adalah bahwa anggaran tersebut terus menerus direvisi dengan mempertimbangkan inflasi saat itu yang mencapai hampir 1 % setiap hari. Lebih-Iebih lagi, pejabat pemerintah memberikan angka yang berbeda-beda satu sama lain. Disamping itu, penerbit-penerbit penerima subsidi lebih suka untuk menekan angka-angka atau mengatakan bahwa mereka tidak dapat memperoleh jumlah yang dialokasikan sementara itu pesaing-pesaing mereka cenderung untuk menggelembungkannya. Secara hypotetis dapat dikemukakan bahwa ketergantungan media pada subsidi dapat berbalik akibatnya pada pemerintah sendiri apabila kebutuhan pers terhadap injeksi anggaran tidak dapat dipenuhi. Kemudian “kekuatan keempat ini” akan mendukung kekuatan oposisi dan berusaha untuk menegakkan pemerintahan yang lebih memperhatikan kebutuhan mereka. Distribusi nasional pers di Rusia adalah monopoli. Distribusi dikuasai oleh Rospechat (Pers-Rusia), badan semi independen di bawah Kementerian Komunikasi. Argumentasi yang pantas di sini menunjukkan bahwa Rospechat, dilihat oleh badan-badan negara sebagai badan usaha kebanyakan, yang membayar semua pelayanannya dengan tarif yang sama, misalnya, dengan restoran atau hotel untuk turis asing. Pengiriman sebuah koran, yang dibayar oleh seorang pelanggan, jarang sekali dapat di cover oleh badan tersebut. Kerugian seperti ini biasanya ditutup oleh keuntungan dari pelayanan telekomunikasi, tetapi saat itu ditutup dengan surat keputusan presiden, sejak 1993 pelayanan-pelayanan ini dibebaskan dari kantor Pos. Sampai awal 1990 an sistem kantor berita di USSR terdiri atas TASS (Telegraph Agency of the Soviet Union) dengan 14 anak perusahaannya di republik Persatuan dan Novusti Press Agency. Saat ini, Rusia saja mempunyai 400 kantor berita.
Dengan runtuhnya USSR, TASS berubah menjadi the Information Telegraph Agency of Russia, IT AR- TASS, memakai singkatan TASS sebagai trademark yang sudah dikenal saja. Selama berpuluh tahun setelah pendiriannya di tahun 1925. TASS berada dibawah pengawasan Dewan Menteri USSR, kemudian dibawah Presiden USSR, pada tahun 1991 menunjuk bekas Sekretaris Persnya Vitaly Ignatenko sebagai Direktur Jendralnya. Pada saat keemasannya di pertengahan 1980 an, TASS mempunyai biro-biro dan koresponden di 110 negara aging (saat ini hanya tinggal 75 negara), menjadi sumber informasi utama bagi rakyat Sovyet tentang kehidupan di luar negeri dan peristiwa-peristiwa di dalam negeri; saat itu merupakan salah satu kantor berita lima besar dunia.Kantor berita ini masih merupakan badan setengah resmi yang dipakai oleh pemerintah Rusia untuk membuat pandangan-pandangannya diketahui secara luas oleh publik dunia, disamping untuk mengedarkan dokumen-dokumen resmi. Yang akan kita saksikan dimasa yang akan datang adalah kelahiran dan penguatan dari kantor-kantor berita tingkat lokal, yang dilihat oleh parlemen dan pemerintah bekas republik-republik otonomi sebagai bagian yang paling penting dari kedaulatan mereka yang sedang tumbuh.
Di tahun-tahun akhir 1980 an pers Rusia memperoleh tingkat kebebasan yang tak pernah dicapai sebelurnnya selama hampir tiga abad; beberapa analis bahkan menyebut tahun-tahun perestroika sebagai “zaman keemasan” (Tolz, 1992). Akan tetapi, sejak 1990, keadaan dari media cetak memburuk disebabkan oleh tekanan ekonomi dan ketergantungannya yang bertambah parah kepada subsidi pemerintah. Sampai saat ini hanya beberapa penerbitan yang telah mencapai kemerdekaan finansial dari pemerintah atau kelompok politik tertentu yang melihat mereka (dalam tradisi lama negara itu) sebagai corong ke masyarakat dan sebagai alat untuk penguasaan politik. Tugas untuk menyusun dan memperkuat masyarakat demokratis, merupakan persyaratan bagi kebebasan mereka yang sebenarnya dan abadi, memerlukan tanggung jawab dan mempunyai efek dibandingkan penggulingan mesin komunis. Penutup Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan di atas, sistem pers soviet menganut beberapa prinsip sebagai berikut:
a) Media Massa harus melayani kepentingan dan, dan berada dalam kontrol kelas pekerja.
b) Kalangan swasta tidak dibenarkan memiliki media.
c) Media harus selalu melakukan tugas fungsi positif bagi masyarakat dengan cara melakukan upaya sosialisasi norma-norma yang diinginkan, pendidikan, penerangan, motivasi dan mobilisasi.
d) Dalam menjalankan seluruh tugasnya kepada masyarakat, media harus tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan khalayaknya.
e) Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya dalam upaya mencegah atau memberikan hukuman setelah terjadinya peristiwa publikasi yang bersifat anti-sosial.
f) Media harus memberikan pemikiran dan pandangan yang lengkap dan objektif mengenai masyarakat dan norma yang sesuai dengan ajaran Marxisme-Leninisme.
g) Wartawan adalah kalangan profesional yang bertanggung jawab yang memiliki tujuan dan cita-cita yang selaras dengan kepentingan utama masyarakat.
h) Media harus mendukung gerakan-gerakan progresif di dalam dan di luar negeri.

nama kelompok :

-Annisa Sayyidatul Ulfa

-Awaliyah Oktaviani

-Andini Hakim

-Riyani Wijaya

-Wisny Ima Prasetyo

Read More