Pembuatan e-KTP, Tak Memadai

Kartu tanda penduduk atau lebih sering kita sebut KTP merupakan tanda pengenal seseorang sebagai warga negara di suatu negara. Saat ini pemerintah sedang menggalakan program e-KTP di berbagai daerah di Indonesia. e-KTP di harapkan bisa meminimalisir pemalsuan KTP yang marak terjadi di nusantara. Banyak warga yang memiliki KTP lebih dari satu. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran yang dapat di lakukan di berbagai daerah.

Seperti hal nya Sejumlah warga RW 05, Kelurahan Tapos, Kota Depok, berbondong-bondong datang ke Kelurah an Tapos untuk mengantre pembuatan KTP Elektrik . Ratusan warga silih berganti berdatangan untuk mendapat giliran dari pagi hingga sore dan malam masih banyak yang berdatangan, namun pendaftaran ditutup setiap jam 18.00 WIB setiap harinya.

Warga mengantre dengan mendaftar terlebih dulu dan diberi nomor panggil dengan syarat membawa surat pengantar dari Ketua RT yang sebelumnya telah dibagikan ke masing-masing rumah warga. Namun, karena proses pengerjaan yang lamban hingga memakan waktu lama, banyak warga terpaksa kembali ke rumah dan kemudian mengantre lagi di kantor Kelurahan esok harinya.

Sejak pukul 8.00 pagi tadi, warga sudah mengantre. Rohmi(50), misalnya, terpaksa harus menunggu hingga petang hanya untuk pemotretan karena lambatnya proses pengurusan KTP elektrik, Perangkat digital yang digunakan hanya satu, sementara jumlah warga lebih dari 200 jiwa.

"Ini juga sudah buru-buru datang kesini tapi sampai petang begini belum dipanggil juga. Kalau malam ini enggak selesai juga, paling lanjut besok pagi," kata Nurman (28), salah satu warga menuturkan saat diminta keterangan.

Salah satu pegawai staf yang bekerja di Kelurahan Tapos, Syamsu mengakui selain masalah koordinasi struktural, keterbatasan perangkat digital e-KTP juga menjadi musabab lambannya pengerjaan. Ia menyatakan sudah meminta penambahan perangkat tersebut ke Pemda, namun belum juga disediakan.

"Soal perangkat, kita sudah minta tambah dan sampai sekarang belum juga terealisasi. Sebetulnya, kalau koordinasi berjalan baik, satu perangkat pun sebetulnya masih bisa. Saya berharap, ke depan koordinasi warga juga bisa lebih baik dan perangkat tambahan juga bisa tersedia," tambahnya.

"Harusnya warga datang perjiwa, bukan per-KK (Kartu Keluarga), tapi yang terjadi sebaliknya, ini yang membuat proses jadi lamban. Sudah diatur lewat RT masing-masing, cuma sepertinya koordinasi ini tidak jalan," ujarnya.

Seharusnya Pemerintah lebih bertanggung jawab untuk kelangsungan dan kelancaran pembuatan e-KTP dengan lebih menyediakan fasilitas-fasilitasnya.(SM)

Siti Meisiyah

XI Unggulan